Jepang Minta Semua Negara Menekan Korea Utara Agar Kembali Jalankan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Jepang secara resmi meminta kepada seluruh negara menekan Korea Utara (Korut) agar negara tersebut mau kembali menjalankan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan benar.

“Kami meminta semua negara anggota untuk meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara melalui pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan yang ketat dan menyeluruh,” kata Fumio Kishida, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang di acara sidang Dewan Kemaanan PBB, Jumat (28/4/2017).

Jepang menurutnya, telah menerapkan langkah-langkah tambahan terhadap Korea Utara, yang melampaui kewajiban berdasarkan resolusi Dewan Keamanan.

“Jepang telah membatasi arus orang, barang dan dana, termasuk larangan ekspor dan impor dengan Korut. Jepang juga telah secara aktif membantu pembangunan kapasitas untuk negara-negara ASEAN, untuk meningkatkan efektivitas resolusi Dewan Keamanan,” kata dia.

Sejak Januari 2016 hingga kini Korut telah melakukan uji coba nuklir sedikitnya tiga puluh rudal balistik diluncurkan.

Pada tanggal 6 Maret, Korea Utara meluncurkan empat rudal balistik, tiga di antaranya mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang.

“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai peluncuran rudal tersebut, dan konsekuensi peluncuran sembarangan ini bisa jadi bencana bagi kapal nelayan, kapal laut dan pesawat terbang yang tidak bersalah,” ujarnya.

Kishida menekankan pula provosi Korut yang keterlaluan tersebut.

“Peluncuran ini sengaja dimaksudkan untuk menjadi provokasi, sebagaimana dibuktikan oleh laporan media Korea Utara yang menyatakan bahwa unit Korea Utara yang bertanggung jawab untuk menyerang basis militer AS di Jepang dan Jepang dalam kontinjensi terlibat,” kata Kishida.

Oleh karena itu, semakin penting bagi negara-negara di kawasan ini untuk memperkuat pencegahan agar menjamin keamanan dan perdamaian mereka.

Dengan situasi saat ini, di mana Korea Utara terus meningkatkan program rudal nuklir dan balistiknya, dialog yang bermakna jelas tidak mungkin dilakukan.

“Untuk membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan, masyarakat internasional harus mengirimkan pesan yang kuat bahwa provokasi datang dengan harga tinggi, dan tidak ada masa depan yang cerah menanti Korea Utara tanpa denuklirnya,”kata dia.

Korea Utara menurutnya, telah menolak dengan tegas resolusi Dewan Keamanan sebagai “ilegal” dan menolak untuk terikat dengan kewajiban tersebut.

“Hal ini memiliki konsekuensi kemanusiaan yang nyata berupa pencarian rezim nuklir dan pengembangan rudal balistik dengan mengorbankan kesejahteraan dan kebutuhan dasar masyarakat di Korea Utara,” kata Kishida.

Orang yang menjadi korban, termasuk penculikan internasional.

“Dulu, agen Korea Utara menyusup ke Jepang dan menculik sejumlah warga Jepang, termasuk seorang gadis berumur tiga belas tahun. Masa depan korban penculikan telah dicuri, dan keluarga mereka terkoyak-koyak. Jepang sangat mementingkan masalah penculikan, yang merongrong kedaulatan Jepang dan menimbulkan rasa takut terhadap kehidupan warga negara Jepang,” ujarnya.

Korban penculikan, tidak terbatas pada warga negara Jepang. Ini adalah isu universal yang dihadapi masyarakat internasional dan pelanggaran hak asasi manusia.

“Dalam mendesak Korea Utara untuk mengambil tindakan nyata dalam masalah ini, Jepang meminta dukungan dan pemahaman masyarakat internasional,” ujar Kishida.